Pos Bantuan Hukum Desa: Akses Keadilan dari Tingkat Paling Bawah
1. Apa itu Pos Bantuan Hukum (Posbankum / Posyankumdes)?
Pos Bantuan Hukum (Posbankum) atau Pos Pelayanan Hukum Desa (Posyankumdes) adalah fasilitas layanan hukum di tingkat desa dan kelurahan yang dibentuk oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham) bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
Program ini bertujuan mendekatkan akses hukum dan keadilan kepada masyarakat desa, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan, tanpa biaya besar.
Layanan Posbankum meliputi:
-Informasi dan konsultasi hukum gratis
-Bantuan hukum dan advokasi
-Mediasi penyelesaian masalah secara damai (non-litigasi)
-Rujukan ke Organisasi Bantuan Hukum (OBH) atau advokat bila diperlukan
2. Target Program dan Perkembangan Nasional
Dalam skala nasional, pemerintah telah membentuk lebih dari 70.000 Posbankum di 24 provinsi, yang menjangkau sekitar 85,5 persen desa di Indonesia hingga akhir 2025.
Sebelumnya, pemerintah menargetkan pembentukan 7.000 Posbankum pada tahun 2025 sebagai bagian dari strategi memperluas akses keadilan hingga ke desa-desa.
Layanan dan dampaknya sangat dirasakan masyarakat. Posbankum telah menangani berbagai persoalan hukum, seperti sengketa tanah, konflik antarwarga, utang piutang, kekerasan dalam rumah tangga, warisan, perlindungan anak, hingga persoalan perjanjian.
Program ini juga mendorong pendekatan restorative justice, agar masalah hukum dapat diselesaikan secara damai di tingkat desa sebelum masuk ke ranah pengadilan.
3. Peran Pemerintah Pusat
Kemenkumham melalui BPHN menjadi pengampu utama program Posbankum, termasuk:
-Penyusunan kebijakan nasional
-Pelatihan paralegal desa dan peace maker (juru damai lokal)
-Pengembangan layanan hukum berbasis digital untuk edukasi dan pelaporan masyarakat
-Pemerintah pusat juga mendorong kolaborasi lintas sektor, melibatkan universitas hukum, pemerintah daerah, perangkat desa, dan tokoh -masyarakat guna memperkuat kualitas layanan hukum di desa.
4. Dukungan Parlemen dan Arah Kebijakan
DPR RI memberikan dukungan terhadap pembentukan Posbankum di setiap desa karena dinilai sangat membantu masyarakat menghadapi persoalan hukum tanpa takut biaya mahal.
Paralegal desa yang terlibat dalam Posbankum juga mendapatkan pelatihan khusus sekitar tiga bulan dari Kemenkumham agar mampu menjalankan fungsi bantuan hukum secara profesional dan beretika.
5. Peran Posbankum di Tingkat Desa
Di tingkat desa atau kelurahan, Posbankum dijalankan oleh:
-Paralegal desa dari unsur masyarakat (seperti Kadarkum)
-Kepala desa atau lurah sebagai mediator atau peace maker
-Relawan hukum dan tokoh masyarakat yang telah mendapatkan pembekalan
-Dengan peran ini, Posbankum tidak hanya menjadi tempat pengaduan hukum, tetapi juga pusat edukasi hukum, mediasi konflik, dan penguatan kesadaran hukum masyarakat desa.
6. Inti Dampak Program Pos Bantuan Hukum
Program Posbankum memberikan dampak strategis, antara lain:
-Meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat desa
-Menguatkan penyelesaian sengketa secara damai dan bermartabat
-Menumbuhkan kesadaran hukum sejak tingkat akar rumput
-Mewujudkan komitmen pemerintah dalam pemerataan pembangunan hukum dari desa
Pos Bantuan Hukum desa menjadi bukti nyata bahwa negara hadir hingga ke pelosok, -memastikan hukum tidak hanya tajam ke atas, tetapi juga adil dan berpihak kepada masyarakat bawah.
