Desa Sinunukan III

Musyawarah Desa merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan di tingkat desa yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta unsur masyarakat. Di Desa Sinunukan III, Kecamatan Sinunukan, musyawarah desa memiliki peranan yang sangat penting sebagai sarana demokrasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan desa.
Wadah Aspirasi Masyarakat
Musyawarah Desa menjadi ruang terbuka bagi masyarakat Desa Sinunukan III untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, serta kebutuhan yang dirasakan secara langsung. Melalui forum ini, masyarakat dapat mengusulkan program pembangunan, menyampaikan keluhan, dan memberikan masukan terhadap kebijakan desa. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan warga desa.
Menjamin Transparansi dan Akuntabilitas
Pentingnya Musyawarah Desa juga terletak pada fungsi transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa.

1. Apa itu Pos Bantuan Hukum (Posbankum / Posyankumdes)?
Pos Bantuan Hukum (Posbankum) atau Pos Pelayanan Hukum Desa (Posyankumdes) adalah fasilitas layanan hukum di tingkat desa dan kelurahan yang dibentuk oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham) bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Program ini bertujuan mendekatkan akses hukum dan keadilan kepada masyarakat desa, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan, tanpa biaya besar.
Layanan Posbankum meliputi:

-Informasi dan konsultasi hukum gratis
-Bantuan hukum dan advokasi
-Mediasi penyelesaian masalah secara damai (non-litigasi)
-Rujukan ke Organisasi Bantuan Hukum (OBH) atau advokat bila diperlukan

2. Target Program dan Perkembangan Nasional
Dalam skala nasional, pemerintah telah membentuk lebih dari 70.000 Posbankum di 24 provinsi, yang menjangkau sekitar 85,5 persen desa di Indonesia hingga akhir 2025.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan pembentukan 7.000 Posbankum pada tahun 2025 sebagai bagian dari strategi memperluas akses keadilan hingga ke desa-desa.

Layanan dan dampaknya sangat dirasakan masyarakat. Posbankum telah menangani berbagai persoalan hukum, seperti sengketa tanah, konflik antarwarga, utang piutang, kekerasan dalam rumah tangga, warisan, perlindungan anak, hingga persoalan perjanjian.

Program ini juga mendorong pendekatan restorative justice, agar masalah hukum dapat diselesaikan secara damai di tingkat desa sebelum masuk ke ranah pengadilan.

3. Peran Pemerintah Pusat
Kemenkumham melalui BPHN menjadi pengampu utama program Posbankum, termasuk:

-Penyusunan kebijakan nasional
-Pelatihan paralegal desa dan peace maker (juru damai lokal)
-Pengembangan layanan hukum berbasis digital untuk edukasi dan pelaporan masyarakat
-Pemerintah pusat juga mendorong kolaborasi lintas sektor, melibatkan universitas hukum, pemerintah daerah, perangkat desa, dan tokoh -masyarakat guna memperkuat kualitas layanan hukum di desa.

4. Dukungan Parlemen dan Arah Kebijakan
DPR RI memberikan dukungan terhadap pembentukan Posbankum di setiap desa karena dinilai sangat membantu masyarakat menghadapi persoalan hukum tanpa takut biaya mahal.

Paralegal desa yang terlibat dalam Posbankum juga mendapatkan pelatihan khusus sekitar tiga bulan dari Kemenkumham agar mampu menjalankan fungsi bantuan hukum secara profesional dan beretika.

5. Peran Posbankum di Tingkat Desa
Di tingkat desa atau kelurahan, Posbankum dijalankan oleh:
-Paralegal desa dari unsur masyarakat (seperti Kadarkum)
-Kepala desa atau lurah sebagai mediator atau peace maker
-Relawan hukum dan tokoh masyarakat yang telah mendapatkan pembekalan
-Dengan peran ini, Posbankum tidak hanya menjadi tempat pengaduan hukum, tetapi juga pusat edukasi hukum, mediasi konflik, dan penguatan kesadaran hukum masyarakat desa.

6. Inti Dampak Program Pos Bantuan Hukum
Program Posbankum memberikan dampak strategis, antara lain:
-Meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat desa
-Menguatkan penyelesaian sengketa secara damai dan bermartabat
-Menumbuhkan kesadaran hukum sejak tingkat akar rumput
-Mewujudkan komitmen pemerintah dalam pemerataan pembangunan hukum dari desa
Pos Bantuan Hukum desa menjadi bukti nyata bahwa negara hadir hingga ke pelosok, -memastikan hukum tidak hanya tajam ke atas, tetapi juga adil dan berpihak kepada masyarakat bawah.

Pemerintah telah menetapkan arah dan fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2026 melalui Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025. Regulasi yang diundangkan pada tanggal 30 Desember 2025 ini menjadi pedoman penting bagi pemerintah desa dalam menyusun perencanaan dan penganggaran, agar Dana Desa benar-benar digunakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung prioritas nasional.

Berikut ini ringkasan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2026 yang perlu dipahami oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Satu : Penanganan Kemiskinan Ekstrem (BLT Desa). Dana Desa tetap diprioritaskan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT Desa) bagi keluarga miskin ekstrem dengan ketentuan :

1. Besaran BLT maksimal Rp300.000 per bulan per KPM,
2. Dapat dibayarkan paling banyak 3 bulan sekaligus,
3. Penetapan penerima diputuskan melalui Musyawarah Desa dengan mengacu pada data pemerintah

Kebijakan ini menegaskan bahwa Dana Desa masih berfungsi sebagai bantalan sosial bagi warga paling rentan.

Dua : Desa Berketahanan Iklim dan Tangguh Bencana. Dana Desa dapat digunakan untuk:

1. Mitigasi perubahan iklim (pengelolaan sampah, konservasi lingkungan, pencegahan banjir dan kekeringan),
2. Adaptasi dan penanggulangan bencana seperti banjir, longsor, rob, abrasi, hingga kebakaran hutan,
3. Edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat desa terhadap risiko bencana

Tiga : Layanan Dasar Kesehatan Skala Desa. Fokus ini meliputi:

1. Revitalisasi dan operasional pos kesehatan desa,
2. Pencegahan dan penurunan stunting,
3. Promosi kesehatan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, termasuk kesehatan jiwa,
4. Dukungan kegiatan Posyandu dan kader kesehatan.

Empat : Program Ketahanan Pangan dan Energi Desa. Dana Desa diarahkan untuk:

1. Penguatan lumbung pangan desa,
2. Pertanian, peternakan, dan perikanan berbasis Padat Karya Tunai,
3. Pengembangan pekarangan pangan bergizi,
4. Swasembada energi desa melalui biogas, biofuel, panel surya, dan energi terbarukan lainnya.

Program ini menjadi fondasi penting ketahanan ekonomi dan pangan desa.

lima : Dukungan Implementasi Koperasi Desa Merah Putih. Salah satu fokus baru dan strategis tahun 2026 adalah dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih, antara lain untuk:

1. Pembangunan fisik gerai dan pergudangan,
2. Kelengkapan sarana pendukung koperasi,
3. Pembiayaan kewajiban yang timbul dari percepatan pembangunan koperasi.

Penganggaran untuk koperasi ini diatur lebih lanjut dan dialokasikan melalui perubahan APB Desa.

Enam : Infrastruktur Desa melalui Padat Karya Tunai. Dana Desa digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur produktif desa dengan prinsip:

1. Swakelola dan padat karya,
2. Minimal 50 persen anggaran kegiatan untuk upah tenaga kerja,
3. Mengutamakan warga miskin, penganggur, dan kelompok marginal

Tujuh : Infrastruktur Digital dan Teknologi Desa. Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk:

1. Pembangunan dan penguatan akses internet,
2. Website desa (domain desa.id),
3. Perangkat pendukung administrasi desa,
4. Pengembangan desa digital dan literasi digital masyarakat.

Delapan : Program Prioritas Lain Sesuai Kebutuhan Desa. Desa tetap diberi ruang menetapkan program prioritas lain sesuai kondisi lokal dan kejadian mendesak, sepanjang diputuskan melalui Musyawarah Desa dan sesuai kewenangan desa.

Sembilan : Dana Operasional Pemerintah Desa (Maksimal 3%). Dana Desa dapat digunakan untuk operasional pemerintah desa paling banyak 3 persen, di luar dukungan Koperasi Desa Merah Putih. Penggunaan ini meliputi koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, dan kegiatan pendukung tugas pemerintahan desa.

Pemerintah desa wajib mempublikasikan fokus penggunaan Dana Desa melalui:

1. Baliho atau papan informasi,
2. Website desa,
3. Media sosial dan media publik lainnya

Desa yang tidak mempublikasikan fokus penggunaan Dana Desa dapat dikenai sanksi pada tahun anggaran berikutnya.

Dengan fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2026 yang semakin terarah, pemerintah desa dituntut untuk lebih cermat, partisipatif, dan transparan dalam perencanaan serta pelaksanaannya. Dana Desa bukan sekadar anggaran, melainkan instrumen penting untuk memperkuat ketahanan sosial, ekonomi, dan kemandirian desa.

Dengan perencanaan yang baik dan pengawasan bersama, Dana Desa diharapkan benar-benar membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan warga desa.

Pemerintah resmi menetapkan digitalisasi desa sebagai salah satu prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2026. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 tertanggal 30 Desember 2025.

Melalui regulasi tersebut, desa didorong untuk memanfaatkan Dana Desa tidak hanya untuk pembangunan fisik dan bantuan sosial, tetapi juga untuk memperkuat infrastruktur digital dan teknologi, sebagai fondasi pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan inklusif.

Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Permendesa PDT Nomor 16 Tahun 2025 disebutkan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di desa. Fokus ini terutama ditujukan bagi desa-desa yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap jaringan telekomunikasi, internet, maupun sarana teknologi informasi lainnya.

Kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah mempercepat terwujudnya desa digital, sekaligus mengurangi kesenjangan akses layanan antara desa dan perkotaan.

Berdasarkan lampiran Permendesa tersebut, Dana Desa Tahun 2026 dapat digunakan untuk sejumlah kegiatan digitalisasi, antara lain:

1. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Digital. Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk pembangunan atau pengadaan tower akses internet desa, layanan internet satelit atau langganan akses internet, pengadaan dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi desa,
2. Pengadaan Sarana Pendukung Administrasi Digital. Untuk mendukung tata kelola pemerintahan berbasis teknologi, Dana Desa juga dapat digunakan untuk pengadaan laptop dan komputer bagi desa yang belum memiliki, serta sarana pendukung administrasi berbasis digital lainnya,
3. Pengembangan Desa Digital. Konsep desa digital diarahkan pada pemanfaatan teknologi informasi secara luas, meliputi penyediaan akses internet bagi warga desa, pengelolaan website desa, kerja sama layanan dengan operator internet, serta engembangan media informasi dan layanan digital desa.
4. Peningkatan Literasi Digital Masyarakat. Digitalisasi tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga sumber daya manusia. Untuk itu, Dana Desa dapat digunakan untuk pemberdayaan komunitas informasi masyarakat desa, serta pelatihan dan peningkatan literasi digital bagi perangkat desa dan warga
5. Pendataan Desa Berbasis Digital. Untuk mendukung sistem data desa yang akurat dan terintegrasi, Dana Desa dapat dialokasikan bagi pembekalan, transportasi, dan konsumsi kegiatan pendataan. Juga pengadaan telepon genggam dengan spesifikasi minimal RAM 4 GB dan memori 64 GB, serta pembiayaan pulsa dan paket data internet bulanan

Dengan masuknya digitalisasi sebagai prioritas Dana Desa 2026, pemerintah berharap desa mampu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik,
2. Mempercepat akses informasi bagi masyarakat,
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel,
4. Mengembangkan potensi ekonomi desa berbasis teknologi.

Digitalisasi diharapkan tidak berhenti pada pengadaan perangkat, tetapi benar-benar menjadi alat transformasi desa menuju desa yang maju, mandiri, dan berdaya saing.

Sebagaimana diamanatkan dalam regulasi tersebut, seluruh perencanaan dan penetapan kegiatan digitalisasi tetap harus dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa, serta disesuaikan dengan kebutuhan dan kewenangan masing-masing desa.

Sinunukan III, 4 Juli 2025 — Perayaan bulan Muharam (Suroan) tahun ini di Desa Sinunukan III, Kecamatan Sinunukan, digelar secara sederhana namun tetap berlangsung meriah dan penuh makna. Meski disiapkan secara dadakan, semangat dan antusiasme warga membuat acara tetap semarak.

Kepala Desa Sinunukan III, Imam Afkiri, menyampaikan bahwa perayaan ini memang digelar lebih sederhana dibanding tahun sebelumnya karena dalam waktu dekat akan disusul dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80 pada 17 Agustus 2025. “Kita buat sederhana saja, karena sebentar lagi kita akan fokus ke acara HUT RI. Tapi alhamdulillah antusias masyarakat luar biasa,” ujar Kades Imam saat memimpin acara.

Perayaan Muharam ini diselenggarakan oleh PHBI (Panitia Hari Besar Islam) bekerja sama dengan perangkat desa, serta didukung oleh Pramuka di bawah binaan Mas Iyusan Sukoco, dan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang dibina oleh Mas Nur Yasin dan Mas Sabar Susanto.

Rangkaian kegiatan dimulai dari Khotmil Qur’an 30 Juz oleh para santri TPA Siti Sulaiman Sinunukan III, dilanjutkan dengan kegiatan Bersih Desa, Pawai Obor keliling kampung, dan ditutup dengan pengajian dan siraman rohani oleh penceramah muda berbakat, Ustadz Syamsuddin Lubis, yang didatangkan dari luar Sinunukan. Kehadiran ustadz muda ini menjadi penyegar suasana dengan pesan-pesan spiritual penuh semangat untuk generasi muda.

Salah satu momen paling berkesan dalam acara ini adalah Pawai Obor yang diikuti mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Pawai ini dipimpin langsung oleh Kades Imam Afkiri, yang juga dikenal sebagai tokoh budayawan dan konseptor kreatif sejak masa mudanya. Ini menjadi kali kedua pawai obor digelar selama masa jabatannya.

Tahun ini, lomba tumpeng ditiadakan, namun sebagai gantinya ditambahkan kegiatan api unggun dan tukar-tukaran makanan antarkelompok warga sebagai bentuk mempererat tali silaturahmi.

Banyak warga berharap kegiatan seperti ini terus dilestarikan karena merupakan bagian dari warisan budaya yang mengandung nilai-nilai kebersamaan, keimanan, dan gotong royong.

“Alhamdulillah, walau kecil-kecilan, suasana sangat berkesan. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan kepada masyarakat atas semangatnya. Mari kita jaga dan lestarikan tradisi baik ini,” tutup Kades Imam Afkiri.

Sinunukan.Com – Instruksi Kades Sinunukan III, Kecamatan Sinunukan ,kepada Masyarakat Desa Sinunukan III untuk melakukan Kegiatan Rutin Jum’at bersih

Sinunukan.com – Pemerintah Desa Sinunukan III bersama sejumlah pihak terkait melaksanakan kegiatan pengukuran tanah makam pada Kamis, 3 Oktober 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk menetapkan batas dan luas lahan pemakaman sesuai dengan surat hibah yang dikeluarkan pada tahun 2007 lalu.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Desa Sinunukan III, Imam Afkiri, didampingi oleh Sekretaris Desa Saryanto serta perangkat desa lainnya seperti Suroso, Andriansyah, dan Agie. Dari pihak KUD CAHAYA, turut hadir Sekretaris Mul Hakim Munthe, Bendahara Irlan Nasution, serta anggota Bapem KUD CAHAYA, Eed Junaidi dan Ardiansyah/Lian.

Pihak PT Sago Nauli juga turut ambil bagian dalam kegiatan ini, diwakili oleh Bajora Matondang (Asisten), Syaifuddin (Mandor 1), dan Kholik Hanafi (Mandor). Beberapa tokoh masyarakat yang hadir di antaranya Kasianto, Marhot Panjaitan, dan Syamsul Anwar.

Pengukuran dilakukan oleh Setiono, yang ditunjuk sebagai pengukur terpercaya dari PT Sago Nauli. Dalam prosesnya, disepakati bahwa luas tanah makam yang digunakan merujuk pada surat tahun 2007, yaitu seluas 1,5 hektar. Kesepakatan ini tercapai antara pihak KUD CAHAYA dan Pemerintah Desa Sinunukan III.

Meski tidak hadir secara langsung, Jeni Saputra dan Ketua II M. Nur Yasin memberikan instruksi melalui sambungan telepon agar pengukuran tetap dilanjutkan sesuai dengan dokumen hibah terdahulu.

Kegiatan pengukuran berjalan dengan lancar dan ditutup dengan penetapan peta lokasi sebagai bukti dan referensi untuk kepentingan pengelolaan pemakaman masyarakat Desa Sinunukan III ke depannya.

Dengan rampungnya pengukuran ini, maka kekurangan lahan pemakaman di wilayah tersebut telah terpenuhi secara resmi. (Afikiri)

Sinunukan III, Mandailing Natal digitalisasi yang terus berkembang, Kepala Desa Sinunukan III, Imam Afkiri, menunjukkan komitmennya dalam memajukan kualitas sumber daya manusia di lingkungannya. Ia secara tegas mendorong seluruh perangkat desa untuk meningkatkan kemampuan di bidang komputerisasi dan teknologi informasi.

Imam Afkiri menekankan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan zaman, terutama dalam hal pelayanan publik yang semakin berbasis digital. “Kita tidak boleh ketinggalan. Perangkat desa harus mampu menguasai teknologi agar pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, efisien, dan transparan,” ujar beliau dalam salah satu pertemuan desa.

Tak hanya memberi arahan, Imam Afkiri juga aktif membawa perangkat desanya mengikuti berbagai pelatihan dan seminar. Langkah ini dilakukan untuk menambah wawasan dan pengalaman para aparat desa agar mampu mengikuti perkembangan teknologi yang pesat.

Kepemimpinan Imam Afkiri yang dikenal tegas namun visioner ini menjadi motivasi tersendiri bagi perangkat desa. Ia percaya bahwa ketegasan diperlukan demi mewujudkan cita-cita bersama membangun desa yang lebih maju dan mandiri.

Dengan langkah progresif ini, Desa Sinunukan III diproyeksikan menjadi salah satu desa percontohan dalam penerapan digitalisasi pemerintahan desa di Kabupaten Mandailing Natal.